JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana meminta pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan di Puncak. Surat sudah dikirimkan sehingga mereka bisa segera bekerja.
"Gini, saya sudah, nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan baik aspek keuangan maupun lingkungan," kata Dedi kepada wartawan di rumah dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai gelar griya atau open house, Rabu, 2 April.
Pendapat pakar ini, sambung Dedi, dibutuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan alih fungsi lahan di Jawa Barat. Khususnya, di kawasan Puncak, Bogor yang sedang jadi sorotan.
"Semua di Jawa Barat, kan, ini bukan hanya Eiger, ya, berbagai bangunan dan tambang liar," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ricky Sutanto Gagas Megaproyek “Garden of Prayer” untuk Hidupi Masyarakat
02 April 2025, 18:57 -
| BERITA
Didit Bawa Pesan Khusus untuk Megawati hingga Jokowi Saat Safari Lebaran
02 April 2025, 17:12
Dedi bilang setidaknya saat ini ada 200 tambang liar yang masuk radarnya. Sehingga, kondisi ini sudah dalam tahap mencemaskan.
"Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
"Gunungnya mencemaskan, aliran sungainya mencemaskan, bangun rumahnya mencemaskan. Tugas gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan itu," sambung Dedi.
Alih fungsi lahan di Puncak, Bogor sebelumnya jadi sorotan karena diduga menjadi penyebab banjir di Jabodetabek pada awal tahun lalu. Salah satunya, adalah PTPN VIII yang mengelola kebun teh di Puncak dan PT Jaswita yang menjadi mitra pemanfaatan lahan.
