Perubahan Transportasi Publik Bisa Jadi Jalan Menuju Kota Berkelanjutan

JAKARTA - Moda transportasi memainkan peran penting dalam membentuk gaya hidup masyarakat modern, terutama di kawasan metropolitan yang padat seperti Jakarta.

Peralihan dari kendaraan pribadi berbasis bahan bakar fosil ke sistem transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan menjadi elemen krusial dalam mendorong kehidupan urban yang lebih berkelanjutan.

Dengan mobilitas yang efisien, bersih, dan inklusif, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik sambil berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan polusi udara.

Dalam konteks ini, sebuah inisiatif selama tiga tahun telah berhasil membawa transformasi besar dalam sistem transportasi di wilayah Metropolitan Jakarta. Program ini melahirkan berbagai solusi inovatif yang mampu mengubah cara masyarakat bepergian, menjadikan mobilitas lebih sehat, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan, program ini menargetkan elektrifikasi penuh armada TransJakarta pada tahun 2030, peningkatan jumlah penumpang melalui integrasi infrastruktur fisik, serta pengembangan sistem informasi publik yang inklusif.

Proyek ini dipimpin oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia dengan pendanaan dari UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT), melalui inisiatif bertajuk Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta. Program ini tidak hanya menghasilkan strategi teknis, namun juga turut membentuk kebijakan dan perencanaan infrastruktur transportasi di wilayah Jabodetabek secara luas.

Melalui kemitraan erat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang kini tergabung dalam Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DITM) program ini menitikberatkan pada studi integrasi transportasi publik, elektrifikasi, aksesibilitas yang adil, dan manajemen transportasi yang berkelanjutan.

Hasil kajian ini digunakan untuk menyusun kebijakan nasional dan peraturan daerah dengan tujuan akhir peningkatan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kota.

Menurut Suharto, Plt. Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda, perubahan kelembagaan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap perencanaan mobilitas jangka panjang.

"Peralihan dari BPTJ ke DITM mencerminkan betapa seriusnya kami dalam menangani perencanaan mobilitas terpadu dan jangka panjang untuk semua wilayah metropolitan di luar Jabodetabek,” kata Suharto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda di Jakarta, Rabu 30 April 2025.

Ia menyebut hasil studi ITDP dan UK PACT menjadi bekal penting untuk merancang sistem transportasi masa depan yang tangguh dan inklusif di berbagai kota di Indonesia.

Salah satu pencapaian besar dari program ini adalah tersusunnya kerangka kerja evaluasi elektrifikasi TransJakarta. Komitmen menuju elektrifikasi total pada 2030 telah diformalkan melalui Keputusan Gubernur No. 1053/2022, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi tahunan sebesar 204.340 ton CO₂, 58 ton PM2.5, dan 2.893 ton NOx.

Direktur ITDP Asia Tenggara, Gonggomtua Sitanggang, menyatakan bahwa pendekatan yang diambil program ini bersifat praktis dan dapat direplikasi.

Rekomendasi yang dihasilkan ditujukan untuk memantik transformasi nyata di berbagai kota di Indonesia, dengan menekankan pentingnya kebijakan transportasi berkelanjutan yang dapat diterapkan secara nasional.

"Rekomendasi dari program UK PACT–ITDP dimaksudkan untuk menginspirasi perubahan dan membangun momentum, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota di seluruh Indonesia, dengan memperkuat kebijakan transportasi berkelanjutan dan memungkinkan penerapannya di seluruh negeri," kata Gonggomtua Sitanggang, Direktur ITDP Asia Tenggara. 

Transformasi ini juga tampak di lapangan. Di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, misalnya, integrasi fisik antara berbagai moda transportasi berhasil meningkatkan volume pejalan kaki dan kualitas layanan jalan. Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) kini digunakan lebih dari 100.000 orang per bulan sebagai penghubung utama antara LRT dan KRL.

Di Halte TransJakarta Lebak Bulus, program ini memfasilitasi desain halte yang lebih inklusif dengan melibatkan organisasi disabilitas dan akademisi. Inisiatif ini menghasilkan pemasangan peta braille di puluhan halte BRT, yang kini menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) resmi TransJakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No. 2/2024.

Dalam kesempatan yang sama, Amanda McLoughlin, Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, menekankan bahwa transportasi umum yang inklusif bukan hanya soal kenyamanan, melainkan syarat dasar untuk kota yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Transportasi umum yang dirancang untuk semua orang, tanpa memandang usia, kemampuan, dan jenis kelamin, bukan sekadar masalah kenyamanan. Ini adalah persyaratan mendasar untuk kota yang terhubung, berkelanjutan, dan berkeadilan," jelasnya. 

Ia mengapresiasi kolaborasi erat antara pemerintah Indonesia dan Inggris melalui program UK PACT ini. Langkah lanjutan dari program ini termasuk pengembangan Kawasan Emisi Rendah (Low Emission Zone) di pusat kota Jakarta yang diproyeksikan membawa dampak positif signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan efisiensi ekonomi.

Perubahan pada sistem parkir dan penerapan skema Jalan Berbayar Elektronik (ERP) juga diperkirakan mampu menurunkan emisi sekaligus meningkatkan pendapatan dan efisiensi perjalanan.

Program Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta menjadi contoh nyata bagaimana sinergi lintas sektor dapat menghasilkan perubahan struktural jangka panjang.