NUSA TENGGARA TIMUR - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengeluarkan ancaman untuk militer Myanmar yang mengkudeta pemimpin terpilih dan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Dalam pernyataannya, Senin 1 Februari, Biden akan menjatuhkan sanksi bagi Myanmar jika militer negara itu tidak melepaskan kekuasaannya, dan membebaskan para pejabat yang mereka tangkap, termasuk Aung San Suu Kyi.
Orang nomor satu di AS itu mengutuk pengambilalihan pemerintahan sipil oleh militer, diikuti penahanan pemimpin terpilih dan perain Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Menurutnya, itu merupakan serangan langsung terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum.
BACA JUGA:
Kudeta Myanmar menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama pada pengaruh China yang meningkat, berbeda dengan pendekatan 'America First' yang sering dilakukan sendiri oleh mantan Presiden Donald Trump.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," ucap Biden, dikutip VOI dari Reuters.
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai," kata Biden menandaskan.
Pemerintahan Presiden Joe Biden dengan cepat meluncurkan diskusi internal tingkat tinggi, untuk menyusun tanggapan terhadap kudeta dan berencana untuk berkonsultasi secara dengan Kongres AS.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” tutup Biden.
Terkait
